Perbedaan Data dan Informasi

Data adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Data bisa berujut suatu keadaan, gambar, suara, huruf, angka, matematika, bahasa ataupun simbol-simbol lainnya yang bisa kita gunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, obyek, kejadian ataupun suatu konsep.

Informasi merupakan hasil pengolahan dari sebuah model, formasi, organisasi, ataupun suatu perubahan bentuk dari data yang memiliki nilai tertentu, dan bisa digunakan untuk menambah pengetahuan bagi yang menerimanya. Dalam hal ini, data bisa dianggap sebagai obyek dan informasi adalah suatu subyek yang bermanfaat bagi penerimanya. Informasi juga bisa disebut sebagai hasil pengolahan ataupun pemrosesan data.

Sumber : http://athanasiustrilasto.blogspot.com/2013/06/perbedaan-data-dan-informasi.html

Etika Instruksi Didalam Pemrosesan Eksekusi Instruksi

CPU (Central Processing Unit) adalah otak atau sumber dari komputer yang mengatur dan memproses seluruh kerja komputer. Fungsi utama CPU adalah menjalankan program-program yang disimpan di memori utama. Hal ini dilakukan dengan cara mengambil instruksi-instruksi dari memori utama dan mengeksekusinya satu persatu sesuai dengan alur perintah.

Saat data dan/atau instruksi dimasukkan ke processing-devices, pertama sekali diletakkan di MAA (melalui Input-storage); apabila berbentuk instruksi ditampung oleh Control Unit di Program-storage, namun apabila berbentuk data ditampung di Working-storage). Jika register siap untuk menerima pengerjaan eksekusi, maka Control Unit akan mengambil instruksi dari Program-storage untuk ditampungkan ke Instruction Register, sedangkan alamat memori yang berisikan instruksi tersebut ditampung di Program Counter. Sedangkan data diambil oleh Control Unit dari Working-storage untuk ditampung di General-purpose register (dalam hal ini di Operand-register). Jika berdasar instruksi pengerjaan yang dilakukan adalah arithmatika dan logika, maka ALU akan mengambil alih operasi untuk mengerjakan berdasar instruksi yang ditetapkan. Hasilnya ditampung di Akumulator. Apabila hasil pengolahan telah selesai, maka Control Unit akan mengambil hasil pengolahan di Accumulator untuk ditampung kembali ke Working-storage. Jika pengerjaan keseluruhan telah selesai, maka Control Unit akan menjemput hasil pengolahan dari Working-storage untuk ditampung ke Output-storage. Lalu selanjutnya dari Output-storage, hasil pengolahan akan ditampilkan ke output-devices.

CPU dalam mengeksekusi suatu instruksi dilakukan dalam dua tahapan yaitu membaca instruksi (fetch) dan melaksanakan instruksi tersebut (execute). Proses membaca dan melaksanakan ini dilakukan berulang-ulang sampai semua instruksi yang terdapat di memori utama dijalankan atau komputer dimatikan. Proses ini dikenal juga sebagai siklus fetch-eksekusi.

Sumber : http://athanasiustrilasto.blogspot.com/2013/06/etika-instruksi-didalam-pemrosesan.html

PEMROSESAN EKSEKUSI INSTRUKSI

Fungsi dasar komputer adalah eksekusi program. CPU melakukan tugas ini dengan cara eksekusi suatu program.

Proses eksekusi program adalah dengan mengambil pengolahan instruksi yang terdiri dari 2 langkah : 

1. Instruksi baca (fetch) CPU dari memori
2. CPU mengeksekusi setiap instruksi

Eksekusi program terdiri dari :

1.  Proses pengulangan fetch
2.  Eksekusi instruksi

Eksekusi sebuah instruksi terdiri dari sejumlah langkah, pada tahap ini pengolahan instruksi dibagi 2 tahap :

1. Fetch
2. Eksekusi

Pada setiap siklus instruksi, CPU awalnya akan membaca instruksi dari memori.
Terdapat register dalam CPU yang berfungsi mengawasi dan menghitung instruksi selanjutnya, yang disebut Program Counter (PC).
PC akan menambah satu hitungannya setiap kali CPU membaca instruksi .
Instruksi – instruksi yang dibaca akan dibuat dalam register instruksi (IR).
Instruksi – instruksi ini dalambentuk kode – kode binner yang dapat diinterpretasikan oleh CPU kemudian dilakukan aksi yang diperlukan:

• Operand Address Calculation (OAC), yaitu menentukan alamat operand, hal ini dilakukan apabila melibatkan referensi operand pada memori.
• Operand Fetch (OF), adalah mengambil operand dari memori atau dari modul I/O.
• Data Operation (DO), yaitu membentuk operasi yang diperintahkan dalam instruksi.
• Operand store (OS), yaitu menyimpan hasil eksekusi ke dalam memori

Fetch instruksi adalah operasi umum bagi setiap instruksi dan terdiri dari pembacaan instruksi dari suatu lokasi didalam memori.
Eksekusi instruksi dapat melibatkan sejumlah operasi dan tergantung dari sifat-sifat instruksi.
Eksekusi program akan terhenti apabila :

1. Mesin dimatikan
2. Terjadi kesalahan
3. Terdapat instruksi program yang menghentikan komputer.

Berdasarkan instruksi, CPU mengeluarkan sinyal kendali untuk memfetch operand lainnya jika diperlukan dan kemudian akan melaksanakan salah satu tindakan berikut ini :

1. Melakukan operasi aritmatika atau logika
2. Menyimpan sebuah hasil ke dalam memori
3. Membaca sebuah hasil dari atau menuliskan hasil ke perangkat I

Sumber : http://athanasiustrilasto.blogspot.com/2013/06/pemrosesan-eksekusi-instruksi.html

Keterbatasan UU Telekomunikasi Dalam Mengatur Penggunaan Teknologi Informasi

Sebelum adanya UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elekronik) yang disahkan DPR pada 25 Maret 2008. Saya memahami, belum ada yang membatasi secara jelas tentang penggunaan teknologi informasi di Indonesia. Kejahatan - kejahatan di dunia maya masih sulit untuk di perkarakan ke jalur hukum. Belum ada batasan - batasan yang jelas mengenai hukuman bagi para Ahli IT yang memiliki perangai buruk yang cenderung merugikan banyak pihak.

Sementara di negara - negara lain UU yang mengatur penggunaan IT lama dibuat. Meskipun terlihat paling belakangan, namun hal ini sudah sangat baik bagi Indonesia. Dengan disahkan nya UU tersebut, Indonesia sudah tidak lagi tertinggal dari negara lain mengenai UU tentang penggunaan IT.

UU No. 36 tentang Telekomunikasi

UU No. 36 tentang Telekomunikasi :

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Telekomunikasi diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum,

keamanan, kemitraan, etika, dan kepercayaan pada diri sendiri.

Pasal 3

Telekomunikasi diselenggarakan dengan tujuan untuk mendukung persatuan dan kesatuan

bangsa, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata,

mendukung kehidupan ekonomi dan kegiatan pemerintahan, serta meningkatkan hubungan

antarbangsa.

BAB IV

PENYELENGGARAAN

Bagian Pertama

Umum

Pasal 7

(1) Penyelenggaraan telekomunikasi meliputi:

a. penyelenggaraan jaringan telekomunikasi;

b. penyelenggaraan jasa telekomunikasi;

c. penyelenggaraan telekomunikasi khusus.

(2) Dalam penyelenggaraan telekomunikasi, diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. melindungi kepentingan dan keamanan negara;

b. mengantisipasi perkembangan teknologi dan tuntutan global;

c. dilakukan secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan;

d. peran serta masyarakat.

BAB V

P E N Y I D I K A N

Pasal 44

(1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil

tertentu di lingkungan Departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang

telekomunikasi, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam

Undang-undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang

telekomunikasi.

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan

tindak pidana di bidang telekomunikasi;

b. melakukan pemeriksaan terhadap orang dan atau badan hukum yang diduga

melakukan tindak pidana di bidang telekomunikasi;

c. menghentikan penggunaan alat dan atau perangkat telekomunikasi yang menyimpang

dari ketentuan yang berlaku;

d. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;

e. melakukan pemeriksaan alat dan atau perangkat telekomunikasi yang diduga

digunakan atau diduga berkaitan dengan tindak pidana di bidang telekomunikasi;

f. menggeledah tempat yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana di bidang

telekomunikasi;

g. menyegel dan atau menyita alat dan atau perangkat telekomunikasi yang digunakan

atau yang diduga berkaitan dengan tindak pidana di bidang telekomunikasi;

h. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di

bidang telekomunikasi; dan

i. mengadakan penghentian penyidikan.

(3) Kewenangan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 45

Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1), Pasal 18 ayat (2), Pasal 19, Pasal 21,

Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 29 ayat (2), Pasal 33 ayat (1), Pasal

33 ayat (2), Pasal 34 ayat (1), atau Pasal 34 ayat (2) dikenai sanksi administrasi.

Pasal 46

(1) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 berupa pencabutan izin.

(2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diberi

peringatan tertulis.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 47

Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1),

dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak

Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 48

Penyelenggara jaringan telekomunikasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 19 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda

paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 49

Penyelenggara telekomunikasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

20, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 50

Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dipidana

dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak

Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 51

Penyelenggara telekomunikasi khusus yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 29 ayat (1) atau Pasal 29 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat)

tahun dan atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Pasal 52

Barang siapa memperdagangkan, membuat, merakit, memasukkan atau menggunakan

perangkat telekomunikasi di wilayah Negara Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan

persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), dipidana dengan pidana

penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta

rupiah).

Pasal 53

(1) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33

ayat (1) atau Pasal 33 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat)

tahun dan atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

(2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya

seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 54

Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) atau

Pasal 36 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda

paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 55

Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dipidana

dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak

Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 56

Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dipidana

dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 57

Penyelenggara jasa telekomunikasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 42 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda

paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 58

Alat dan perangkat telekomunikasi yang digunakan dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 47, Pasal 48, Pasal 52 atau Pasal 56 dirampas untuk negara dan atau dimusnahkan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 59

Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51,

Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 57 adalah kejahatan.

Perbedaan Auditing Around The Computer dan Through The Computer

 Audit dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satu yang paling banyak digunakan saat ini adalah teknik audit dengan bantuan komputer atau Computer Assisted Audit Technique. Yang dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

     1. Audit Through The Computer

     2. Audit Around The Computer

     3. Audit With The Computer

Namun yang akan dibahas hanya 2, yaitu Audit Through The Computer dan Audit Around The Computer. Berikut penjelasannya :

1. Audit Through The Computer

    Audit through the computer adalah audit yang dilakukan untuk menguji sebuah sistem informasi dalam hal proses yang terotomasi, logika pemrograman, edit routines, dan pengendalian program. Pendekatan audit ini menganggap bahwa apabila program pemrosesan dalam sebuah sistem informasi telah dibangun dengan baik dan telah ada edit routines dan pengecekan pemrograman yang cukup maka adanya kesalahan tidak akan terjadi tanpa terdeteksi. Jika program berjalan seperti yang direncanakan, maka semestinya output yang dihasilkan juga dapat diandalkan.

•  Pendekatan Audit Through the computer dilakukan dalam kondisi :

  1. Sistem aplikasi komputer memroses input yang cukup besar dan menghasilkan output    yang cukup besar pula, sehingga memperuas audit untuk meneliti keabsahannya.

 2. Bagian penting dari struktur pengendalian intern perusahaan terdapat di dalam   komputerisasi yang digunakan.

• Keunggulan pendekatan Audit Through the computer :

 1. Auditor memperoleh kemampuasn yang besar dan efketif dalam melakukan pengujian terhadap sistem komputer.

  2.  Auditor akan merasa lebih yakin terhadap kebenaran hasil kerjanya.

 3. Auditor dapat melihat kemampuan sistem komputer tersebut untuk menghadapi             perubahan lingkungan.

2. Audit Around The Computer

    Audit around the computer adalah pendekatan audit dimana auditor menguji keandalan sebuah informasi yang dihasilkan oleh komputer dengan terlebih dahulu mengkalkulasikan hasil dari sebuah transaksi yang dimasukkan dalam sistem. Kemudian, kalkulasi tersebut dibandingkan dengan output yang dihasilkan oleh sistem. Apabila ternyata valid dan akurat, diasumsikan bahwa pengendalian sistem telah efektif dan sistem telah beroperasi dengan baik.

    Jenis audit ini dapat digunakan ketika proses yang terotomasi dalam sistem cukup sederhana. Kelemahan dari audit ini adalah bahwa audit around the computer tidak menguji apakah logika program dalam sebuah sistem benar. Selain itu, jenis pendekatan audit ini tidak menguji bagaimana pengendalian yang terotomasi menangani input yang mengandung error. Dampaknya, dalam lingkungan IT yang komplek, pendekatan ini akan tidak mampu untuk mendeteksi banyak error.

•  Audit around computer dilakukan pada saat :

 1. Dokumen sumber tersedia dalam bentuk kertas ( bahasa non-mesin), artinya masih   kasat mata dan dilihat secara visual.

 2. Dokumen-dokumen disimpan dalam file dengan cara yang mudah ditemukan

 3. Keluaran dapat diperoleh dari daftar yang terinci dan auditor mudah menelusuri setiap transaksi dari dokumen sumber kepada keluaran dan sebaliknya.

• Keunggulan Metode Audit Around Computer :

 1. Pelaksanaan audit lebih sederhana.

 2. Auditor yang memiliki pengetahuan minimal di bidang komputer dapat dilihat dengan mudah untuk melaksanakan audit.

Prosedur Audit IT

Untuk melakukan audit terdapat beberapa prosedur, diantaranya :

• Kontrol lingkungan:

  1. Apakah kebijakan keamanan (security policy) memadai dan efektif ?

  2. Jika data dipegang oleh vendor, periksa laporan ttg kebijakan dan prosedural yang terikini dr external auditor

   3. Jika sistem dibeli dari vendor, periksa kestabilan finansial

   4. Memeriksa persetujuan lisen (license agreement)

• Kontrol keamanan fisik

   1. Periksa apakah keamanan fisik perangkat keras dan penyimpanan data memadai

   2. Periksa apakah backup administrator keamanan sudah memadai (trained,tested)

   3. Periksa apakah rencana kelanjutan bisnis memadai dan efektif

   4. Periksa apakah asuransi perangkat-keras, OS, aplikasi, dan data memadai

• Kontrol keamanan logikal

    1. Periksa apakah password memadai dan perubahannya dilakukan reguler

    2.Apakah administrator keamanan memprint akses kontrol setiap user

Demikian penjelasan singkat saya, jika ingin mengetahui contoh lembar kerja IT dapat di download  disini

Undang-Undang no.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta

Undang-undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta terdiri, dari 15 bab, 78 pasal. Adapun inti dari tiap bab, antara lain:

Bab I                           : Ketentuan Umum

Bab II                          : Lingkup Hak Cipta

Bab III                         : Masa Berlaku Hak Cipta

Bab IV                         : Pendaftaran Ciptaan

Bab V                          : Lisensi

Bab VI                         : Dewan Hak Cipta

Bab VII                       : Hak Terkait

Bab VIII                     : Pengelolaan Hak Cipta

Bab IX                         : Biaya

Bab X                          : Penyelesaian Sengketa

Bab XI                         : Penetapan Sementara Pengadilan

Bab XII                       : Penyidikan

Bab XIII                     : Ketentuan Pidana

Bab XIV                     : Ketentuan Peralihan

Bab XV                       : Ketentuan Penutup

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19 TAHUN 2002

TENTANG

HAK CIPTA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :   UNDANG-UNDANG TENTANG HAK CIPTA.

BAB I : KETENTUAN UMUM

Pasal 1, ayat 8 :

Program Komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi-instruksi tersebut.

BAB II : LINGKUP HAK CIPTA

Pasal 2, ayat 2 :

Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas karya sinematografi dan Program Komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan Ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial.

Pasal 12, ayat 1 :

Dalam Undang-undang ini Ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup:

a. buku, Program Komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;

Pasal 15 :

Dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan, tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta:

a.       Penggunaan Ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.

b.      Perbanyakan suatu Ciptaan selain Program Komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apa pun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang nonkomersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya.

c.       Pembuatan salinan cadangan suatu Program Komputer oleh pemilik Program Komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.

BAB III : MASA BERLAKU HAK CIPTA

Pasal 30:

(1) Hak Cipta atas Ciptaan:

a. Program Komputer;

b. sinematografi;

c. fotografi;

d. database; dan

e. karya hasil pengalihwujudan,

berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.

Ciptaan yang dapat dilindungi

Ciptaan yang dilindungi hak cipta di Indonesia dapat mencakup misalnya buku, program komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan,ceramah, kuliah, pidato, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, lagu atau musik dengan atau tanpa teks, drama,drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, pantomim, seni rupa dalam segala bentuk (seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan), arsitektur, peta, seni batik (dan karya tradisional lainnya seperti seni songket dan seni ikat), fotografi, sinematografi, dan tidak termasuk desain industri (yang dilindungi sebagai kekayaan intelektual tersendiri). Ciptaan hasil pengalihwujudan seperti terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai (misalnya buku yang berisi kumpulan karya tulis, himpunan lagu yang direkam dalam satu media, serta komposisi berbagai karya tari pilihan), dan database dilindungi sebagai ciptaan tersendiri tanpa mengurangi hak cipta atas ciptaan asli (UU 19/2002 pasal 12).

Pendaftaran Hak Cipta di Indonesia

Di Indonesia, pendaftaran ciptaan bukan merupakan suatu keharusan bagi pencipta atau pemegang hak cipta, dan timbulnya perlindungan suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pendaftaran. Namun demikian, surat pendaftaran ciptaan dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di [[pengadilan]] apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan. Sesuai yang diatur pada bab IV Undang-undang Hak Cipta, pendaftaran hak cipta diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI), yang kini berada di bawah [Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia]]. Pencipta atau pemilik hak cipta dapat mendaftarkan langsung ciptaannya maupun melalui konsultan HKI. Permohonan pendaftaran hak cipta dikenakan biaya (UU 19/2002 pasal 37 ayat 2). Penjelasan prosedur dan formulir pendaftaran hak cipta dapat diperoleh di kantor maupun [http://www.dgip.go.id/article/archive/9/ situs web] Ditjen HKI. “Daftar Umum Ciptaan” yang mencatat ciptaan-ciptaan terdaftar dikelola oleh Ditjen HKI dan dapat dilihat oleh setiap orang tanpa dikenai biaya.

Sumber :

http://fitrinurhayati91.blogspot.com/2013/03/uu-no-19-tentang-hak-cipta-ketentuan.html

http://nadiraqui.blogspot.com/2011/03/undang-undang-no-19-dan-no-36-yang.html